Menolak Tegas Program Sertifikasi Ulama

Fraksi PKS Majalengka Sepakat dengan Sikap MUI

MAJALENGKA – macakata.com – Penolakan program sertifikasi ulama juga datang dari Fraksi PKS Majalengka. Mereka mendukung sepenuhnya sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bersikap tegas menolak program tersebut.

Ketua Fraksi PKS Majalengka, H. Dedi Rasidi menegaskan, pihaknya sepakat dengan FPKS DPR RI yang menyatakan tidak setuju, alias menolak tegas terhadap rencana program sertifikasi ulama.

“Kami di daerah pun menolak. Jika terwujud, maka ceramah sepertinya hanya untuk kepentingan pemerintah saja,”ungkapnya, Jumat siang, 11 September 2020.

‎Dedi menambahkan sementara dalam pandangan masyarakat lokal, seorang ulama, penceramah, kiayi atau sebutan ustadz itu merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan langsung dari masyarakat yang diberikan secara utuh, karena melihat sikap, tutur kata dan kapasitas ilmu agama Islam yang melekat pada sosok ulama tersebut.

“Sebutan ustadz, kiayi, da’i itu murni dari masyarakat sebagai bentuk penghargaan,” jelasnya.

Dedi membayangkan, manakala sertifikasi ulama misalnya terwujud, kemungkinan besar akan terjadi masalah sosial yang baru.

“Nantinya akan timbul masalah baru. Kami di sini sepakat dengan FPKS di pusat. Juga setuju dengan sikap MUI,” tandasnya.

Sementara itu, melihat dari berbagai ulasan artikel berita mengenai rencana program sertifikasi ulama dari berbagai media nasional seperti dilansir Republika.co.id, wakil ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhyiddin Junaidi menyatakan tidak setuju atau menolak tegas rencana kebijakan sertifikasi ulama, karena dinilai akan kontradiktif.

Pihaknya berpendapat sekaligus khawatir, sertifikasi ulama ‎hanya akan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah. Serta telah ada sejumlah kasus di beberapa daerah, yakni penceramah tanpa sertifikat tidak diizinkan untuk berceramah. Padahal kapasitas ilmu, figur penceramah tersebut sangat bagus.

Wacana ini bergulir dari Kemenag. Rencananya program sertifikasi ulama ini sudah ada target peserta delapan ribu penceramah.

Juga, dalam artikel yang dilansir detik.news.com, sekjen MUI Anwar Abbas juga bersikap tegas menolak rencana sertifikasi penceramah, sekaligus mengkritik menteri agama tentang pernyataan radikalisme.

Kemudian, dalam artikel yang ditulis JawaPos.com, Ketua Fraksi PKS ‎Jazuli Juwaini menolak tegas sertifikasi penceramah. Pemerintah terlalu campur tangan dalam urusan agama. Pihaknya mendukung MUI menolak tegas rencana tersebut. ( MC-02)