Penulis : Diana Ha
MAJALENGKA – macakata.com – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat, Zaki Hilmi mengajak masyarakat di Kabupaten Majalengka untuk ikut mencermati situasi yang terjadi pada masyarakat. Saat ini, momen tahapan pemilu tahun 2024 sudah dimulai sejak bulan Juni 2022 lalu.
Tantangan yang terjadi pada masyarakat di wilayah Jawa Barat dinilai cukup kompleks. Alasannya, Jawa Barat tercatat mempunyai jumlah pemilih yang terbanyak di Indonesia, yakni 33 juta lebih daftar pemilih tetap pada tahun 2019 lalu. Sehingga, memungkinkan peserta pemilu, baik caleg maupun calon presiden dan tim-nya itu, kemungkinan kuat akan selalu mengejar wilayah Jawa Barat untuk menjadi target sosialisasi dan kampanye.
“Jawa Barat masih menjadi lumbung suara terbanyak. Sehingga, bicara tentang pemilihan umum, maka wilayah Jawa Barat ini selalu menjadi pertimbangan peserta pemilu untuk sosialisasi maupun kampanye,” ungkapnya, saat menjadi narasumber di salah satu hotel di Majalengka, Jumat, 7 Oktober 2022.
Zaki Hilmi menambahkan, dalam sosialisasi maupun tahapan kampanye nanti, masyarakat perlu kiranya memperhatikan penomena yang terjadi. Bukan saja soal politik uang, namun juga dimensi budaya toleransi yang terkadang disentuh oleh para peserta pemilu.
“Ada banyak hal yang terjadi dalam tahapan pemilu ini. Oleh karenanya, Bawaslu mengajak kepada masyarakat di Kabupaten Majalengka untuk ikut berpartisipasi aktif mengawasi apa yang terjadi, Bawaslu sendiri perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak terutama kalangan masyarakat,” ungkapnya.
Zaki Hilmi menjelaskan, pihaknya juga mengajak para jurnalis dari berbagai media untuk bersama-sama mengawasi dan melaporkan apa saja yang terjadi dalam tahapan pemilu 2024 sebelum hari pencoblosan mendatang.
“Percepatan informasi yang ditulis oleh kalangan media mainstrem ini, akan memicu koreksi dari para pihak penyelenggara. Untuk itu Bawaslu juga perlu berkolaborasi dengan insan pers dan media itu sendiri,” ujarnya.
Zaki Hilmi menambahkan, pihaknya juga tengah konsen memetakan tentang potensi kerawanan dalam bidang dimensi budaya toleransi. Budaya toleransi ini identik dengan politik identitas yang erat kaitannya dengan budaya bahasa, agama, adat istiadat. “Budaya toleransi ini juga menjadi perhatian pemetaan potensi kerawanan kami di Bawaslu Jabar,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, H. Agus Asri Sabana mengatakan, kegiatan pengawasan partisipatif bersama kalangan insan pers, organisasi masyarakat, PGRI, Kwarcab Pramuka ini diharapkan sebagai kolaborasi Bawaslu Majalengka dengan masyarakat Majalengka menuju pemilu yang demokratis.
“Kolaborasi ini sangat penting. Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu tidak bisa menjangkau semuanya, nuntuk itu diperlukan masyarakat dari berbagai kalangan,” ungkapnya.
Hal senada diungkapkan Anggota Bawaslu Majalengka, Dede Sukmayadi. Ia mengatakan ketika tahapan pemilu 2024 dimulai pada bulan Juni 202 lalu, pihak Bawaslu juga menemukan ada banyak nama warga yang dicatut oleh partai politik.
Dalam catatan Bawaslu RI saja, terdapat 375 warga dari kalangan penyelenggara pemilu, yang namanya dicatut jadi pengurus atau anggota parpol tertentu.
“Bahkan, dalam catatan kami di Bawaslu Majalengka, ada juga ASN yang namanya tiba-tiba dicatut parpol,” ungkapnya.
Dede menambahkan, Bawaslu Majalengka membutuhkan keterlibatan dan kolaborasi dari berbagai kalangan masyarakat, mengingat di tataran personel Bawaslu sendiri masih ada banyak keterbatasan personel.
“Penyelenggara pemilu khususnya di lembaga Bawaslu itu sangat terbatas. Di tingkatan Kabupaten, Majalengka contohnya, hanya ada lima orang, panwaslu kecamatan nanti hanya ada tiga orang. Lalu Panwas desa satu orang, dan di TPS hanya ada satu pengawas. Jadi benar-benar sangat terbatas. Kita perlu kolaborasi dalam pengawasan pemilu,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Majalengka, Pardi Supardi mengatakan, maupun narasumber dari pihak Kemenag Majalengka, pihaknya menyambut baik kolaborasi pengawasan partisipatif ini. Tahapan pemilu 2024 telah dimulai. (*
Comment here