Uncategorized

RDK Kordiv HP2HM

Hari Sabtu, 4 Februari 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Majalengka 

MACA – Tema bahasan Rapat Dalam Kantor atau RDK Panwaslu se-Kabupaten Majalengka untuk Kordiv HP2HM yakni Strategi dan Fokus Pengawasan Verifikasi Faktual Calon anggota DPD, dengan narasumber komisioner anggota Bawaslu Majalengka, Idah Wahidah S.Ag, M.Si

Panwascam se-Kabupaten Majalengka harus melakukan pengawasan verifikasi faktual (verfak) terhadap calon anggota DPD, yang rencananya akan dimulai pada 6 Februari 2023. Hal itu berdasarkan regulasi dan perundang-undangan, terutama Perbawaslu No. 16 tahun 2022.

Nantinya, Panwaslu Kecamatan akan dibekali surat tugas dari Bawaslu. (bisa saja sifatnya instruksi atau mandat langsung). Sementara hingga saat ini, data dari pusat pun belum ada.

Pengawasan yang dilakukan tentunya terhadap pengawasan lembaganya, yakni proses PPK sebagai kepanjangan tangan KPU dari tingkat kecamatan, yang akan melakukan verfak.

Pengertian pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, yang bertujuan untuk melihat persiapan dan pelaksanaan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Karena ada regulasinya, Panwascam punya hak meminta data kepada PPK, dasarnya ada di Perbawaslu Nomor 5 tahun 2022. Hanya saja, ketika PPK tidak bisa memberikan data kepada Panwascam, maka jawaban dari PPK kita catat sebagai laporan. Kita tetap tidak boleh memaksa ataupun mengancam. Namun kita berhak untuk mencatat alasan kenapa mereka tidak bisa memberikan data kepada Panwascam.

Berdasarkan UU No. 07 tahun 2017 tentang pemilu, perbawaslu no. 16 tahun 208, calon DPD merupakan calon perseorangan, bukan calon dari Parpol. Makna pencalonan adalah prosedur untuk dapat menjadi calon. Syarat pencalonan regulasinya pasal 183 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu. Pemalsuan itu data asli ada, tapi tidak sama. Sementara data palsu sengaja dibuat aslinya tidak ada data tersebut.

Tugas kita sebagai pengawas yakni melindungi hak pilih masyarakat, sekaligus melindungi hak-hak calon bilamana dirugikan oleh masyarakat. Contoh, satu KTP satu orang tidak boleh memberikan dukungan kepada dua atau lebih calon DPD. ****

Comment here