Desa Mendata Up to Date, Tapi Pemerintah Munculkan Data Lama
MAJALENGKA – macakata.com – Soal pendataan penerimaan bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi, nyatanya menimbulkan kebingungan di tingkat desa.
Kepala desa berikut pamongnya, serta melibatkan ketua RT dan RW dibuat jengah. Bahkan dibenci dan dituding warga, serta dinilai tak becus menangani masalah data.
Persoalan muncul, ketika di tengah pandemi wabah Covid 19 ini, sebagian masyarakat tiba-tiba mau mengaku dari golongan miskin baru. Terdampak covid 19 ini telah mengurangi dan memporakporandakan sendi ekonomi berbagai usaha dan kalangan.
Persoalan lainnya muncul, ketika pihak desa telah berupaya serius mendata dan memvalidasi seusai up to date, kemudian diusulkan secepatnya. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba data lama dari pemerintah pusat muncul. Yang meninggal dunia pun, masih tercatat mendapatkan bantuan.
Kepala Desa Leuwimunding Kabupaten Majalengka, Aang Rukman Lesmana mengakui soal tidaksinkronnya data tersebut. Pihaknya bersama unsur aparat desa telah melakukan validasi data terbaru. Hal itu pula yang dilakukan oleh desa tetangganya di sekitar Kecamatan Leuwimunding.
“Mungkin ini juga dirasakan oleh desa lainnya se-Indonesia. Soal data ini, saya menilai carut marut, membingungkan. Membuat kami lelah percuma. Kami di desa sudah mendata ulang, tapi malah data lama yang tiba-tiba muncul. Yang meninggal dunia pun masih tercatat dapat bantuan,” ujarnya, kepada macakata.com, awal Mei 2020.
Aang menambahkan sebagai contoh, pihak Desa Leuwimunding telah mengusulkan 170 Kepala Keluarga (KK), namun kemudian muncul data lama serta perintah penggunaan dana desa sebesar 30 sampai 35 persen.
“Tiba-tiba muncul data 60 orang dari pusat sudah dapat bantuan. Sementara 30 orang lainnya, ternyata sudah menerima bantuan dari PKH, Banprov. Ini otomtis doble bantuan. Sehingga kami harus mendata ulang. Mencoret yang sudah dapat bantuan,” ujarnya.
Masih kata Ang, soal lain muncul ketika masyarakat berpandangan seolah-olah semua orang tanpa memandang kaya ataupun miskin, semuanya dapat bantuan.
“Padahal kenyataannya tidak, kami harus menyesuaikan dengan kuota yang sesuai data dan sesuai aturan,” ujarnya.
Aang bahkan mengungkapkan solusi sebuah pemikiran, bahwa untuk penanganan covid 19 di tingkat desa, secara serempak, Indonesia sangat mampu. Sebagai gambaran, khusus desa Leuwimunding mempunyai dua ribu lebih kepala keluarga.
“Asalkan, dana desa senilai satu milyar itu semunya khusus full digunakan untuk kepentingan warga, yang penting warga tidak kelaparan. Beri kewenangan penuh kepada desa. Lockdown pun tak akan jadi masalah, ” tandasnya.
Hal serupa, diungkapkan Kades Karangasem Kecamatan Leuwimunding, Arif Gunawan mengatakan, soal Data untuk bantuan pemerintah memang dinilai kurang sinkron. Ada kesenjangan antar penerima BPNT, PKH dan yang lainnya tidak kebagian.
“Kami memprioritaskan warga, terlebih sekarang semuanya kena dampak. Tapi kami kerepotan, sebabnya banyak yang mengaku lebih layak. Ada yang di PHK, kami kerepotan, sementara kuota penerima dibatasi, ada sesi pendataan sudah kami lakukan,” ujarnya.
Arif menambahkan pihaknya juga mengakui bahwa soal validasi data ini, ada tumpang tindih yang tidak sinkron antara satu instansi dengan yang lainnya. Pihak desa telah melakukan pendataan secara serius, namun seolah tidak terpakai, karena, kemudian, muncul data lama dari pusat.
“Pemerintah, seharusnya mempercayakan soal data kepada desa, karena kami di desa lebih memahami dan mengetahui. Soal data ini, seolah-olah, antara pemdes dan masyarakat dibenturkan. Jadinya, warga berkoar-koar gak benar di Facebook, sosmed.” ungkapnya.
Arif menjelaskan soal bantuan dan validasi data yang tak pernah selesai ini, seolah menimbulkan kecemburuan sosial, upaya pihak desa dirasa telah maksimal.
“Kami berusaha meminimalisir dengan pengurus lingkungan dan lembaga, hasil data tersebut, saya serahkan ke forum musyawarah desa khusus, menyerahkan semuanya siapa saja yang berhak untuk mendapatkan. Namun, itu semua percuma, ketika data dari pusat tiba-tiba muncul. Tak sesuai dengan data yang telah diusulkan oleh kami di pihak desa,” tandasnya.
Sementara di desa-desa lainnya di kecamatan lain dan kabupaten lainya, juga tampak keluhan serupa. Persoalan data yang tidak sinkron ini terjadi nyaris sama.(MC-02)
Comment here