UncategorizedWorld

Soal DPT, Panwaslu Harus Memastikan Semua Hak Pilih Terdaftar

MAJALENGKA – macakata.com – Anggota Bawaslu Jawa Barat, Zaki Hilmi mengajak para pengawas di tingkat kecamatan untuk terus mengawasi penyusunan DPT. Pertanyaan yang muncul adalah, kenapa penyusuanan daftar pemilih ini masih perlu diawasi?? Karena apa yang telah dijamin secara konstitusional ini belum bisa dipastikan seratus persen, pada faktanya selalu ada saja kendala. Maka harus selalu ada pengawasan.

Ada dua instrumen yang harus hadir dalam penyelenggaraan pemilu. 1- Harus dipastikan adanya DPT yang akuntabel, kekinian , dapat dipertanggungjawabkan, berkepastian hukum, dan lain sebagainya. 17 tahun, telah kawin atau pernah kawin, juga pensiunan TNI Polri harus terpastikan masuk dalam DPT.

Masyarakat yang tidak terdaftar DPT, bisa memilih “satu jam sebelum pemungutan suara berakhir”, artinya menjadi pemilih kelas kedua. Sementara yang sudah terdaftar DPT itu boleh memilih sejak pukul 07.00 WIB, pada hari pemungutan suara nanti.

Soal TPS dengan kuota pemilih 250 hingga 300 pemilih hingga kini masih belum ada kepastian. Namun, menurut anggota Bawaslu Jabar, setuju dengan restrukturasi TPS.

2- Yang kedua adalah, jaminan fasilitasi hak pilih itu sendiri. Soal pencatatan tentang disabilitas, TPS yang rawan. Jawa Barat memiliki jumlah pemilih terbesar se-Indonesia yakni sekitar 38 juta lebih. Jawa Barat menjadi juara untuk hasil pengawasan sebanyak 6 instrumen. Pengawasan orang meninggal, pengawasan pindah memilih, alih status TNI Polri, ini tentunya berkat kerja Panwaslu Kecamatan dan PKD se-Jawa Barat.

Bahwa semua sekarang ini menjadi keputusan pleno, tidak lagi tanggungjawab satu divisi. PKPU no 03 tahun 2022. Nyatanya masih ada pantarlih yang melakukan proses coklit setelah tanggal 14 Maret. Itu kami dari Bawaslu menindak tegas. Joki coklit masih terjadi. Formulier Model A dan stiker coklit, itu aksesories coklit. Ada 99 kesalahan coklit di Jawa Barat.

Tak mengapa Panwaslu Kecamatan tidak punya data. Maka kita sebagai panwas tinggal memainkan uji petik di lapangan secara real, gunakan surat saran perbaikan atau rekomendasi kepada PPK. Yang meninggal dunia, administrasinya ada di Satgas Covid-19.

Hal ini diungkapkan dalam Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Majalengka yang berlangsung di Garden Hotel, Jumat, 24 Maret 2023. Anggota Bawaslu Jabar, Zaki Hilmy. Ketua Bawaslu beserta jajaran komisioner Bawaslu Majalengka, H. Agus Asri Sabana, Alan Barok Ulumuddin, Idah Wahidah, Dede Sukmayadi, Kiai Abdul Rosyid. Korsek Nana Rukmana.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Majalengka, H. Agus Asri Sabana : Rapat evaluasi ini menjadi sangat penting, mengingat proses coklit sudah selesai pada 14 maret. Plashback ke pemilu 2019, DPHP sampai tanggal 29 Maret 2023 proses perbaikan data pemilih. Kerja kerja kita masih harus terus menerus dilakukan. Dalam evaluasi kemarin, dalam coklit masih banyak terjadi kekacauan, banyak yang belum terkonfirmasi, orangnya memang sudah pindah, juga penomena lain, ketika KPU menginstruksikan pada terpaku pada DP4 saja, pada hal hal yang terpenuhinya sisi administratif.

Para pendatang misalnya, domisili di Cigasong tapi KTP masih Jatiwangi misalnya. Ini mungkin terjadi di sekitar kita sendiri. Juga bisa terjadi di lingkup skala yang lebih luas. Misalnya, domisili Bandung, tapi masih ber-KTP Majalengka. Sementara di Bandung sananya tidak tercoklit. Atau di sana tercoklit, di Majalengka juga tercoklit.

Atau tentang masyarakat urban yang bekerja di Pabrik atau perusahaan besar, semisal di Jatiwangi, Kasokandel, Dawuan, Palasah dan Sumberjaya. Kita  memang harus memastikan untuk pemetaannnya. Apakah mereka telah tercoklit di wilayahnya masig-masing sesuai KTP? Atau mau dicoklit di wilayah kerja.

Parpol saat ini senyap, padahal mereka menunggu reaksi terkait DPT. Bisa saja mereka nanti protes, maka kita sudah punya peta dan data terkait data-data yang ada di wilayah kecamatan kita masing-masing. Silakan lakukan silaturahmi ke pengurus parpol di wilayah masing masing. Memudahkan kita untuk bersinergi dengan para pengurus parpol. Mungkinkah dengan waktu 75 hari ketersediaan logistik akan maksimal?????? ******

Comment here