Oleh : M. Damar
Saya pernah diajarkan di kelas Jurnalisme Dasar oleh dosen saya bahwa tugas utama pers adalah mencerdaskan kehidupan publik. Tapi belakangan ini, saya justru makin sering merasa, banyak media malah seperti melemparkan kabut ke mata pembacanya.
Kasus terbaru soal “data pribadi diserahkan ke AS” adalah contoh nyata bagaimana media — yang seharusnya jadi clearing house informasi — justru memperkeruh suasana.
Judul-judul berita media online memicu kepanikan, padahal kalau dibaca sampai tuntas, isi beritanya tidak sekeras judulnya. Masalahnya, siapa yang masih membaca sampai tuntas?
Saya bukan anti kritik pada pemerintah. Saya pun paham betul pentingnya fungsi _watchdog_ bagi pers. Tapi saya juga percaya, kritik harus dilandasi pemahaman, bukan prasangka. Dan tugas wartawan bukan cuma mewartakan, tapi juga menjernihkan.
Ketika sebuah pernyataan resmi dari Gedung Putih diterjemahkan dan dikemas dalam judul “AS Kelola Data Pribadi WNI,” di sinilah semua kekacauan dimulai. Di grup WhatsApp keluarga saya, semua orang langsung panik. “Lho, data kita diserahkan ke Amerika?”
Saya coba telusuri sumber aslinya. Saya baca teks resmi bahasa Inggrisnya. Saya cek UU Pelindungan Data Pribadi. Dan saya hanya bisa mengelus dada: wartawannya nggak paham, editornya mungkin terburu-buru, publik akhirnya salah paham.
Saya tumbuh di era ketika media cetak masih dianggap sumber kebenaran. Tapi sekarang? Banyak teman saya bilang, “Ah, media mah sama aja, yang penting viral.”
Sedih rasanya. Karena ini bukan cuma krisis kepercayaan, ini krisis profesi.
Kalau setiap isu teknis — seperti pengakuan yurisdiksi data — justru diberitakan dengan nada horor dan sensasional, bagaimana publik bisa belajar? Bagaimana masyarakat bisa membedakan mana diplomasi digital dan mana pengkhianatan data?
Media seharusnya jadi jembatan pemahaman, bukan penggali jurang ketakutan.
Saya paham tekanan industri media hari ini luar biasa. Clickbait jadi andalan karena klik artinya iklan, dan iklan artinya gaji tetap jalan. Tapi kita juga harus sadar: clickbait yang tak berdasar bisa menyalakan api kebencian dan disinformasi.
Kalau berita yang seharusnya bisa menenangkan justru memicu kemarahan massal, siapa yang harus bertanggung jawab?
Bukan netizen. Tapi wartawan yang tidak teliti dan media yang tak lagi peduli pada dampak jangka panjang.
Kami, mahasiswa komunikasi, sering dianggap idealis, belum kenyang asam garam dunia liputan. Tapi justru karena kami belum terjun ke sistem yang korosif, kami bisa melihat dengan jernih bahwa ada yang salah dengan cara media bekerja hari ini.
Wartawan harus mengerti apa yang mereka tulis. Kalau liputan soal hukum, pahami hukum. Kalau isu teknologi, pelajari istilah teknisnya. Jangan hanya mengandalkan kutipan dan pernyataan, tapi juga pemahaman.
Kalau tidak? Maka media akan terus jadi bagian dari pabrik salah paham nasional.
Saya tidak bilang semua media seperti itu. Masih banyak media kredibel dan wartawan hebat, editor tajam, dan redaksi yang menjaga martabat jurnalistik. Tapi suara mereka makin tenggelam di tengah lautan konten cepat saji.
Sebagai mahasiswa dan konsumen media, saya ingin media kembali menjadi penjernih, bukan penyulut. Saya ingin media menjelaskan, bukan menyesatkan. Saya ingin media mengajak berpikir, bukan sekadar memancing klik.
Mungkin kami belum lulus. Tapi kami peduli. Kami ingin ketika kelak kami jadi wartawan sungguhan, profesi ini masih punya kehormatan.
Kalau hari ini media memproduksi kebingungan alih-alih kejelasan, maka jangan heran kalau publik tak lagi percaya. Dan ketika kepercayaan itu hilang, bukan cuma media yang runtuh — tapi juga demokrasi yang mengandalkannya.
Kami tidak ingin hidup di zaman ketika judul adalah satu-satunya kebenaran. Kami ingin kebenaran utuh. Meski tak ramai dibagikan. Meski tak viral. Tapi tetap bermakna.
_Untuk para jurnalis yang masih menjaga nurani: kami melihatmu, dan kami ingin berjalan bersamamu._
*_Muhammad Damar, mahasiswa semester 6, Fakultas Ilmu Komunikas
Comment here