OPINI

Kurikulum Merdeka dan Mutu Guru

Oleh : Yeni Dwi Kurino

MACAKATA.COM – Pendidikan nasional terus berubah dan bergerak cepat. Baru-baru ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan kurikulum baru yang disebut Kurikulum Merdeka.

Eksistensi kurikulum merdeka merupakan alternatif solusi terhadap kondisi hilangnya pembelajaran (learning loss) dan krisis pembelajaran selama pandemi Covid-19. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengklaim, bahwa kurikulum merdeka lebih sederhana dan mendalam, karena proses pembelajaran akan berfokus pada materi yang esensial serta pengembangan kompetensi sesuai dengan fase dan lintasan belajar peserta didik.

Selain itu, tenaga pendidik dan peserta didik akan lebih merdeka karena kurikulum ini akan mengeliminasi aturan program peminatan (IPA/IPS) di SMA. Konsekuensinya, peserta didik akan diberikan kebebasan untuk memilih mata kelompok pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya.

Keunggulan lain dari penerapan kurikulum merdeka ini adalah lebih relevan dan interaktif di mana pembelajaran melalui kegiatan projek akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter siswa.

Perubahan kurikulum pendidikan merupakan suatu keniscayaan karena penyelengaraan dan tata kelola pendidikan memang harus sesuai perkembangan zaman. Dalam perspektif pembangunan bangsa, kurikulum merupakan instrumen strategis dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional (Wahyudin, 2020).

Khusus selama satu dekade terakhir, kurikulum di Indonesia telah mengalami tiga kali perubahan dan pergantian. Mulai dari kurikulum KTSP yang berubah menjadi kurikulum 2013, hadirnya kurikulum darurat pada pertengahan 2020, kurikulum protitipe pada tahun 2021, dan terakhir kurikulum merdeka yang akan diterapkan pada Juli 2022.

Meskipun telah mengalami beberapa perubahan kurikulum, namun kita harus jujur mengakui bahwa perubahan kurikulum nasional belum memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian pendidikan nasional, khususnya pada aspek kompetensi lulusan.

Hasil survei PISA tahun 2018 misalnya, merilis bahwa kemampuan literasi siswa di Indonesia masih rendah. Data PISA menunjukkan bahwa 70 persen siswa Indonesia berada di bawah level kompetensi minimum dalam membaca, 71 persen di dalam matematika, da 60 persen dalam sains. Khusus di lingkup ASEAN, skor PISA Indonesia hanya lebih baik dari Filipina.

Data Balitbang Kemendikbud sebagaimana dijelaskan Jusmiana (2014) menunjukkan bahwa rata-rata siswa di Indonesia hanya mampu menyelesaikan soal-soal PISA rendah. Selain itu, hasil Monitoring dan Evaluasi PPPPTK Matematika pada tahun menunjukkan lebih dari 50 persen guru SD menyatakan bahwa sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal literasi seperti cerita (Marsudi dalam Mulyati, 2016).

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas dan capaian pendidikan di Indonesia adalah minimnya kualitas guru. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) dari tahun 2012 hingga 2015 menunjukkan sekitar 81 persen guru di Indonesia memperoleh nilai di bawah standar minimum.

Data lain juga dilaporkan oleh UNESCO dalam Global Education Monitoring (GEM) Report 2016 yang merilis bahwa pendidikan di Indonesia berada peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang. Adapun komponen mutu guru menempati urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia. Sementara itu, The Right to Education Index (RTEI) juga merilis bahwa hanya 46 persen guru sekolah dasar dan 39 persen guru sekolah menengah di Indonesia yang dianggap terlatih dengan baik pada tahun 2018.

Dalam konteks realisasi program pendidikan di suatu negara, guru merupakan komponen yang sangat fundamental. Meskipun kurikulum merupakan instrumen penting dalam sistem pendidikan, namun gurulah yang menjadi determinan kunci dalam menyukseskan tujuan pendidikan nasional.

Guru merupakan komponen fundamental yang akan menentukan keberhasilan suatu kurikulum. Jika guru sebagai ujung tombak pendidikan memiliki kompetensi yang mumpuni, maka sekompleks apapapun kurikulum, akan dapat diimplementasikan dengan baik di kelas.

Sebaliknya, sebaik apapapun kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, namun kualitas guru tidak memadai, maka harapan untuk menyukseskan tujuan pendidikan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Oleh karena itu, keputusan pemerintah untuk mengubah kurikulum sebagai upaya perbaikan pendidikan harus bergerak simultan dengan upaya peningkatan kualitas dan kompetensi guru.

Jika berkaca dari Finlandia yang notabene memiliki kualitas pendidikan terbaik, keberhasilan pendidikan Finlandia ditopang oleh guru-guru yang berkualitas. Semua guru di Finlandia minimal harus bergelar magister di bidangnya masing-masing.

Sementara itu, selain merekrut calon guru yang berkualitas tinggi, pemerintah Finlandia aktif memberikan program pelatihan lanjutan kepada guru dengan skala nasional. Program pelatihan ini sebagaimana dijelaskan oleh Julia (2019), diselenggarakan secara terukur, berkelanjutan, dan dilaksanakan berdasarkan analisis komponen kebutuhan guru.

Belakangan ini, Kemendikbudristek memang gencar melaksanakan program pengembangan kompetensi guru melalui program guru penggerak. Hanya saja, program ini belum menjangkau guru dengan skala besar sehingga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kompetensi guru secara nasional.

Dalam program guru penggerak, guru yang telah mengikuti pelatihan diberikan tanggung jawab untuk dapat menjadi penggerak dan memberikan pelatihan dalam komunitas belajar bagi rekan-rekan guru di sekolahnya. Berkenaan dengan peran ini, perlu dilakukan monitoring, evaluasi, dan pendampingan lanjutan oleh pemerintah sejauh mana para guru penggerak melaksanakan tugasnya sebagai agen perubahan di sekolah. Monitoring dan pendampingan lanjutan ini diperlukan agar program ini tidak terkesan parsial dan bersifat temporer.

Jika kurikulum merdeka yang diterapkan pada Juli 2022, saat ini pemerintah harus fokus pada upaya peningkatan mutu guru. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan program pelatihan peningkatan kompetensi guru yang  ekstensif, terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Melalui guru yang berkualitas, maka amanat kurikulum akan dapat diimplementasikan dengan baik di kelas.

Penulis adalah Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Indonesia

Comment here