MAJALENGKA – Data statistik tentang peningkatan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 di Kabupaten Majalengka hanya sebesar 0,61 persen. Hal ini dinilai belum menunjukkan progres kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Oleh karenanya, anggota DPRD Kabupaten Majalengka fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muh. Fajar Shidiq menilai, bahwa kontribusi sektor pendidikan belum punya peranan sentral dalam pembangunan SDM tidak terasa signifikan di lapangan.
Fajar menyampaikan kritiknya terhadap kondisi dan situasi pendidikan di Kabupaten Majalengka, karena dinilai belum optimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Fajar yang merupakan Anggota Komisi IV DPRD menambahkan, rendahnya rata-rata masa sekolah penduduk, tingginya proporsi warga yang belum memiliki ijazah formal, serta minimnya penyerapan tenaga kerja lokal oleh sektor industri harus menjadi evaluasi.
“Ini belum selaras antara arah kebijakan Kabupaten Majalengka tahun 2024, dengan visi yang digaungkan mengenai penguatan kualitas SDM oleh Pemkab Majalengka, ” ujarnya saat berbincang soal pendidikan, Selasa, 29 April 2025.
Fajar yang sekaligus Ketua Fraksi PPP DPRD Majalengka itu mengungkapkan keprihatinannya terhadap arah pembangunan daerah, karena hingga saat ini dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan aspirasi untuk meningkatkan kualitas SDM secara komprehensif.
“Kenaikan IPM tercatat lebih banyak dipengaruhi oleh kemajuan di sektor kesehatan, terutama melalui optimalisasi operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talaga, serta percepatan perbaikan infrastruktur jalan melalui program unit reaksi cepat, ” ujarnya.
Menurut Fajar, situasi ini dianggap ironis, mengingat tahun 2024 seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas manusia, tidak hanya pembangunan fisik semata.
“Berbicara mengenai peningkatan kualitas SDM, maka seharusnya program-program di bidang pendidikan menjadi prioritas utama. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa fokus program kerja Dinas Pendidikan masih cenderung pada proyek-proyek fisik, dan belum menyentuh substansi peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri,” ungkapnya.
Komisi IV mencatat bahwa angka partisipasi dan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Majalengka masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Diperkirakan hanya sekitar 26 persen dari total populasi penduduk belum memiliki ijazah pendidikan dasar maupun menengah. Lebih lanjut, rata-rata lama sekolah masyarakat Majalengka baru mencapai tujuh tahun, yang setara dengan jenjang kelas satu Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Pemerintah daerah seharusnya proaktif dalam memberdayakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dimiliki pemerintah. Langkah ini dianggap krusial agar warga yang belum menyelesaikan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah dapat mengakses program pendidikan kesetaraan seperti Paket A, B, dan C” jelas Fajar.
Fajar menekankan bahwa dukungan terhadap PKBM merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mengatasi disparitas pendidikan di tengah masyarakat.
Perkembangan industri yang semakin pesat di Kabupaten Majalengka juga tidak lepas dari sorotan. Komisi IV mempertanyakan kontribusi nyata sektor industri dalam menyerap tenaga kerja lokal.
Pemerintah daerah pernah menyebutkan beberapa kali job fair yang diselenggarakan ternyata belum membuahkan hasil maksimal. Dari 4.000 lowongan kerja yang dibuka, hanya sekitar 2.000 orang yang mendaftar. Padahal fakta di lapangan berbeda, justru calon tenaga kerja banyak ditolak perusahaan.
Fakta-fakta tersebut merupakan peringatan bahwa pembangunan SDM tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong. Harus ada sinergi antara pendidikan, pelatihan kerja, dan kebutuhan industri agar peluang kerja tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar membuka jalan keluar dari pengangguran dan kemiskinan.
Fajar menyampaikan bahwa kondisi ini merupakan peringatan serius bahwa upaya pembangunan SDM tidak dapat dilakukan secara parsial atau terpisah-pisah. Diperlukan sinergi yang kuat dan terintegrasi antara sektor pendidikan, program pelatihan kerja, dan kebutuhan riil dari sektor industri.
Peluang kerja yang ada tidak hanya menjadi retorika, tetapi benar-benar mampu membuka jalan keluar bagi permasalahan pengangguran dan kemiskinan di Majalengka.
Komisi IV DPRD juga memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan yang saat ini masih pola dan produk perencanaan yang disusun oleh penjabat (Pj) bupati.
“Bupati yang baru terpilih harus memiliki keberanian dan visi yang kuat untuk menyusun ulang arah pembangunan yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat Majalengka saat ini,” tegasnya.
Fajar menyampaikan pesan kepada seluruh pemangku kebijakan di Kabupaten Majalengka untuk berani melakukan perubahan fundamental dalam arah pembangunan daerah.
Dia mengakui bahwa pembangunan infrastruktur memiliki peran penting, namun dia menekankan bahwa manusia adalah fondasi utama dari kemajuan suatu daerah.
Tanpa sistem pendidikan yang kokoh dan sistem ketenagakerjaan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang dicapai hanya akan menjadi sekadar angka-angka statistik yang tidak berdampak signifikan pada kesejahteraan warga.
“Sektor industri boleh terus bertumbuh, infrastruktur jalan boleh semakin mulus, namun apabila kualitas pendidikan masyarakat masih rendah, angka pengangguran masih tinggi, dan kesejahteraan masyarakat belum meningkat, maka itu bukan kemajuan yang sesungguhnya. Kita membutuhkan arah pembangunan yang secara sungguh-sungguh memprioritaskan pembangunan manusia,” pungkas Fajar. (Acil Erik)
Comment here