Simulasi manasik haji merupakan kegiatan rutin tiap tahun, sebagai upaya pengenalan langsung salah satu Rukun Islam kepada anak-anak. Tahun 2018 juga digelar dan ada LPJ-nya. LPJ Tahun 2019 ?
CIREBON – macakata.com – Sekretaris Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Kabupaten Cirebon, Sofyan Akhlak mempertanyakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk kegiatan simulasi manasik haji yang digelar pada Oktober 2019 lalu. Hingga saat ini, LPJ tersebut belum diterima olehnya maupun sebagian besar pengurus lainnya.
Menurut Sofyan, dalam beberapa kali rapat atau pertemuan sesudah simulasi manasik haji digelar pada pertengahan Oktober 2019 lalu, hingga akhir February 2020 ini, panitia maupun pengurus daerah Himpaudi Kabupten Cirebon selalu mengelak jika diminta tentang Surat Laporan Pertanggungjawaban kegiatan tersebut.
“Ini soal manajemen organisasi dan lembaga Himpaudi, seharusnya pengurus, membuat LPJ sebagai bentuk laporan kepada anggota dan pengurus lain, serta pengurus cabang di tingkat kecamatan, mereka juga perlu mengetahui,” ujarnya, saat diwawancara, Senin, 24 February 2020.
Sofyan menambahkan pihaknya merasa sangat perlu untuk bersuara, mengingat telah beberapa kali dirinya mengingatkan pengurus lain di tingkat PD, supaya membuat LPJ secara tertulis, tentang kegiatan penggunaan anggaran simulasi manasik haji tersebut.
“Itu menyangkut anggaran dari para orangtua siswa, Rp. 27 ribu dikali jumlah peserta didik sebanyak 9.700 orang, jumlahnya mencapai Rp. 250 juta lebih. Itu amanah, minimal harus ada LPJ-nya,” ungkapnya.
Hingga saat ini, baik Sofyan maupun panitia kegiatan simulasi, juga belum menerima honor sebesar Rp. 500 ribu. Pihaknya juga merasa heran, mengingat kegiatan simulasi manasik haji tersebut selalu rutin digelar setiap tahun, namun untuk giat simulasi tahun 2018 lalu, soal LPJ ada wujudnya dan terlampir, honor panitia acara juga terterima langsung oleh anggota panitia yang terlibat dalam kegiatan itu.
“Itu kegiatan rutin, tahun lalu (2018) seminggu setelah giat simulasi manasik haji, semua panitia kumpul untuk pembagian honor. Juga terlampir LPJ yang rinci. Itu semua untuk dilaporkan kembali juga sebagai bahan evaluasi. Tapi tahun 2019, mana LPJ-nya? ” ungkapnya.
Ditanya tentang adanya mediasi, Sofyan telah mengupayakannya, pada pertengahan Januari 2020 lalu, ada pertemuan yang dihadiri Pengurus Cabang (PC), Pengurus Daerah (PD), Pengurus Wilayah (PW) Jawa Barat, namun hingga akhir Februari 2020 ini, LPJ simulasi manasik haji belum juga ada.
“Banyak pimpinan cabang yang menanyakannya ke saya lho. Memang nilainya tak seberapa, cuma 27 ribu/per-peserta didik. Namun itu amanah masyarakat. Dan, yang terpenting, ini soal manajemen lembaga. Ini demi organisasi.”ujarnya.
Sofyan juga mengungkapkan bahwa akibat dari seringnya mempertanyakan LPJ simulasi manasik haji yang digelar pada Oktober 2019 lalu, ada informasi bahwa posisi dirinya akan digantikan oleh orang lain. Tim reshafle sudah dibuat.
“Ada informasi bahwa saya terancam direshaffle. Pengurus telah membentuk tim sebanyak lima orang untuk tim reshafle tersebut.” ungkapnya.
Sofyan berharap kepada pengurus wilayah Himpaudi Jawa Barat dan pengurus pusat Himpaudi untuk membimbing polemik yang ada di Himpaudi Kabupaten Cirebon.
”Dampak dari kritisnya saya, dalam hal surat menyurat Himpaudi, nama saya sebagai Sekretaris Himpaudi Cirebon, sudah tidak ada sejak Januari 2020 lalu. ” Tandasnya. ( MC-02)
Comment here