Penyerahan Dilakukan Secara Virtual
MAJALENGKA – macakata.com – Pemerintah Kabupaten Majalengka berhasil mempertahankan kembali predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI itu dilakukan secara virtual di Ruang Video Conference (Vicon) Sekretariat Daerah, Senin, 29 Juni 2020.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Majalengka, H. Karna Sobahi beserta Ketua DPRD, H. Edy Anas Junaedi. Hadir dalam vicon tersebut, Sekretaris Daerah, H. Eman Suherman, Kepala BKAD Majalengka H. Lalan Soeherlan dan Inspektur Kabupaten Majalengka, Edy Noor Sudjatmiko.
Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa dalam sambutannya menyatakan, diraihnya Opini WTP oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka merupakan wujud kerja keras, yang dibangun seluruh jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah menyajikan laporan keuangan, secara transparan dan akuntabel, serta terhindar dari salah saji.
Pemberian penghargaan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota yang meraih opini WTP didasarkan atas kriteria tertentu, sehingga BPK-RI patut memberikan apresiasi yang tinggi, atas prestasi yang telah diraihnya.
“Opini ini bukan merupakan tujuan akhir. Karena tujuan akhirnya adalah, bagaimana mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Majalengka, H. Karna Sobahi mengtakan bahwa Pemerintah Daerah patut bersyukur atas diraihnya prestasi tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah yang ketujuh kalinya.
Pihaknya berharap prestasi ini akan menjadi pemacu dan pemicu seluruh ASN, untuk bekerja lebih baik lagi, dalam pengelolaan keuangan. Opini WTP ini merupakan bukti kuatnya komitmen para Kepala OPD, untuk menyajikan laporan keuangan, sesuai kaidah dan prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan benar.
“Untuk meraih Opini WTP ini modal dasarnya adalah kerjasama, koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi antara seluruh jajaran OPD dan BUMD,” katanya.
Pihaknya terus melakukan pembinaan yang intensif kepada seluruh OPD agar laporan keuangan OPD yang menjadi bahan dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar wajar dalam penyajiannya. ( MC-02)
Comment here