BERITANewsPARLEMENWorld

Ciptakan Pemilu 2024 Minim Penyimpangan

Bawaslu mengajak tingkatkan pemahaman regulasi

MAJALENGKA – macakata.com – Pemilu tahun 2024 memang masih tiga tahun lagi. Namun, terkait regulasinya, kemungkinan masih hampir sama dengan peraturan dan per-undang-undangan terkait pemilihan umum sebelumnya.

Hal ini terungkap ketika diskusi dalam jaringan (daring) yang digelar Bawaslu. Mengawali diskusi tersebut, anggota KPU Jabar, Idham Holik mengatakan, oleh karenanya, konsolidasi persiapan pemilu 2024 harus dimulai dari sekarang.

“Caranya dengan melakukan kajian-kajian, untuk menambah pemahaman kita terkait regulasi. Undang-Undang yang kita gunakan masih sama,” ujarnya dalam acara Obrolan Demokrasi (ORASI) yang dilaksanakan secara daring,Selasa, 23 November 2021.

Idham menambahkan, penyelenggara pemilu harus memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Hal ini juga berkenaan dengan definisi pemilu dalam perspektif ilmu politik, yaitu konflik yang diatur dalam memperebutkan sumberdaya yang minim dan berpotensi terjadi penyimpangan.

“Sejatinya, kita harus menciptakan Pemilu yang berintegritas, yakni Pemilu yang minim penyimpangan,” ucapnya.

Idham menjelaskan, Pemilu yang berintegritas merupakan pemilu yang minim penyimpangan. Oleh karena itu, kolabarasi perlu dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir sengketa.

“Sosialisasi dan pencegahan sengketa pemilu kepada publik harus terus dilaksanakan, supaya publik juga dapat melakukan partisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemilu,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Jawa Barat Yulianto mengatakan, sengketa proses pemilu timbul akibat adanya hak pemohon. Untuk menjamin hak-hak itu, Bawaslu memperluas makna peserta pemilu dengan mengakomodir bakal calon, untuk dapat melakukan proses gugatan ke Bawaslu dalam mencari keadilan.

“Penyebab sengketa pemilu, diantaranya adalah penetapan daftar calon sementara (DCS), penetapan daftar calon tetap (DCT) dan laporan dana kampanye,” ucapnya.

Masih dalam acara yang sama, Ketua Bawaslu Majalengka, H. Agus Asri Sabana mengatakan tahapan pemilu atau pemilihan umum memang punya potensi sengketa. Proses ini menjadi sangat terbuka.

“Oleh karenanya, dalam momentum acara ini penting kiranya bagi kita, untuk menguak, membuka, menjelaskan secara gamblang terkait proses dan memetakan, mana yang berpotensi sengketa, serta bagaimana solusi dan mekanisme penyelesaiannya,” ujarnya.

Agus mengingatkan kepada seluruh pihak untuk tetap waspada dan memahami regulasi untuk bersama-sama menyongsong pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 mendatang.

“Mari bersama-sama kita ciptakan pemilu yang minim penyimpangan,”jelasnya.

Wakil Bupati Majalengka Tarsono D. Mardiana hadir dalam acara tersebut menyampaikan, acara Orasi serial 16 yang diselenggarakan Bawaslu Majalengka ini bermanfaat bagi pembangunan demokrasi di Kabupaten Majalengka.

“Diskusi ini tentunya akan menambah pemahaman terkait regulasi, nantinya akan meningkatkan kualitas demokrasi kita,” ungkapnya. (hrd)

Comment here