PPP tak melihat ada anggaran khusus untuk prokes di dinas-dinas
MAJALENGKA – MacaKata.com – Pemerintah Kabupaten Majalengka diminta harus lebih responsif menyikapi persoalan protokol kesehatan Covid-19. Pemda dinilai wajib untuk memberikan edukasi kepada rakyat kecil.
Alasannya, kewajiban pemerintah daerah tersebut telah didukung anggaran yang cukup besar untuk menananganinya, yakni sebesar 35 milyar, dari anggaran yang diusulkan sebanyak 45 milyar.
Penegasan ini diungkapkan Ketua DPC PPP Kabupaten Majalengka, Muh. Fajar Shidik. Ia mengatakan di dinas ataupun instansi pemda, jarang ia melihat ada program penanganan mengenai hal tersebut.
“Padahal, jika melihat anggarannya, harusnya ada program untuk mengedukasi masyarakat,” ujarnya, saat ditemui di kantor DPC PPP Majalengka, Selasa, 15 Februari 2022.
Pria yang akrab disapa Mang Fajar, menambahkan, seharusnya ada bajet khusus untuk mengedukasi masyarakat.
“Namun, kami lihat, di dinas-dinas itu belum ada yang menganggarkan tentang prokes. Padahal saat ini PPKM masih diberlakukan,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Majalengka ini.
Akan tetapi, jika berbicara tentang anggaran Biaya Tak Terduga atau BTT, meskipun anggaran ada di dinas tertentu misalnya, dinas tersebut tidak serta merta bisa mengeluarkan kebijakan anggaran tersebut.
“Kalau untuk BTT itu kewenangan pak Bupati, meski anggaran ada di dinas A, misalnya,” ucapnya. (hrd)
Comment here