Foto : Dokumentasi Diambil Saat Musda
MAJALENGKA – macakata.com – Pemerintah Kabupaten Majalengka harus bersikap tegas, atas penilaian kinerja birokrasi bawahannya yang mendapatkan nilai jelek.
Alasannya, opini kinerja buruk birokrasi di bawah kepemimpinan seorang bupati dan wakil bupatinya, juga berimbas kepada semua kalangan.
“Dalam hal ini Bupati Majalengka diminta mengambil sikap tegas atas opini kinerja buruk yang diarahkan pada jajaran birokrasi di Majalengka,” ungkap wakil ketua DPRD Majalengka, H. Asep Eka Mulyana, Senin, 07 Desember 2020.
Politisi partai Golongan Karya ini menambahkan, opini kinerja buruk birokrasi ini merupakan pandangan dan penilaian Bupati Majalengka sendiri. Nantinya, jika opini dibiarkan tanpa ada evaluasi, khawatir akan lebih buruk lagi.
“Ini persoalan serius yang dihadapi Pemkab Majalengka. Jangan sampai, opini terus berkembang, dan pihak lain ramai-ramai menanggapi,” ujarnya.
Asep Eka menjelaskan, saat ini kepemimpinan Bupati Majalengka Karna Sobahi, juga mendapatkan evaluasi tentang capaian visi Majalengka Raharja. Jika seorang bupati saja, merasa kinerja birokrasi-nya buruk, harusnya segera melakukan revitalisasi atau perombakan pada jajaran eksekutif.
“Sebab tidak ada istilah bawahan yang salah, semua bergantung kembali pada pimpinan, kami di DPRD pasti mendukung langkah Pak Bupati untuk percepatan capaian visi Majalengka Raharja,” ucapnya.
Masih kata Asep, jika pun ada beban terkait dukung mendukung dalam proses pilkada yang lalu, sudah saat-nya kepemimpinan Karna-Tarsono melepaskan beban tersebut. Sekarang ini waktunya mengambil sikap the right man in the right place, atau melakukan pembenahan birokrasi.
“Sehingga kinerja pemerintahan lebih optimal ke depannya. Penghentian tunkin tidak akan menimbulkan efek terhadap kinerja, selain hanya berimbas pada yang bersangkutan jika memang penempatannya tidak pas,” tegasnya.
Asep menilai, susunan pejabat yang saat ini dinilai masih ada penempatan yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Semisal bidang keahliannya tentang kesehatan masyarakat, namun ditempatkan di bidang komunikasi. Sebaliknya bidang kerja-nya pertanian diisi oleh personal yang bidang keahliannya justru kesehatan.
“Kondisi kinerja buruk bukan berarti para birokrasi tidak memiliki kompetensi, salah penempatan tidak sesuai kompetensi juga dapat mengakibatkan kinerja buruk, sebab harus melalui proses belajar dan adaptasi,” tuturnya.
Solusinya, kata Ketua DPD Partai Golkar ini, harus melakukan revitalisasi birokrasi, juga evaluasi terhadap capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta kesesuaian dengan target Visi Majalengka Raharja.
Setelah setiap posisi diisi oleh personal yang pas sesuai kompetensi-nya. Pemkab harus melakukan percepatan melalui skala prioritas target capaian, sehingga setiap tahun jelas capaiannya.
“Contoh yang simple dan diperhatikan langsung masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan misalnya, seringkali masyarakat mengeluh permasalahan sampah dan layanan PDAM, seolah warisan masalah dari periode lalu yang tak kunjung selesai, ini harus dituntaskan, jangan sampai ada keluhan yang sama di tahun berikutnya. Jadi jelas satu-persatu persoalan yang ada di masyarakat terselesaikan.” tandasnya.
Hal lain yang dikeluhkan masyarakat adalah pembangunan infrastruktur yang mangkrak, coba saja perhatikan tahun anggaran akan berakhir tapi masih banyak pekerjaan yang belum beres. Dalam hal ini harus ada pihak yang bertanggung jawab, karena semua ini menyangkut kinerja birokrasi. Sementara tak sedikit pula keluhan yang berasal dari pelosok Majalengka.
“Ada banyak keluhan dari kecamatan, yang paling banyak soal keluhan layanan administrasi kependudukan, pembuatan/perubahan KTP, kartu keluarga,” pungkasnya. ( MC-03)
Comment here